Jayapura, Kompaps Papua – Pemerintah Provinsi
Papua tengah berusaha untuk membangun pembangkit Energi Baru
Terbarukan (EBT) agar bias memenuhi kebutuhan listrik yang ada di papua.
Pemprov Papua juga tengah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA),
serta tengah mensurvei energi baru berupa biogas.
"Kita baru mengembangkan PLTA, lalu ada survei untuk
biogas, tapi ini baru sebatas survei," kata Kepala Bappeda Papua Muhammad
Musaad.
Menurut Kepala Bappeda yang saat ini tengah dikembangkan di
bebeerapa daerah papua berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)
yang potensinya sangat besar di kembangkan di wilayah papua ini.
Selain Mikro Hydro Biogas juga berpotensi sangat besar dikembangkan
di papua. "Biogas di Papua sangat potensial, kemudian ada juga ada yang
menemukan jenis tanaman yang diubah menjadi energi," ujar Kepala Bappeda
Papua.
"Yang mulai kita kembangkan pembangunan PLTMH di
beberapa kabupaten, lalu PLTS, tapi yang lain belum kita coba. Dan yang ada pun
kapasitasnya masih kecil," sambung Musaad.
Dengan sudah berkembang dan dibangunnya sarana pembangkit
listrik masyarakat pedalaman papua sudah bisa merasakan listrik 24 jam.
Palemon (50 tahun) yang merupakan Kepala Desa Temel, Distrik
Ayamaru Barat Daya, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, wajahnya terasa
berseri-seri. Dia menceritakan bagaimana bahagianya warga Distrik Ayamaru sejak
empat bulan terakhir bisa menikmati listrik dalam waktu 24 jam penuh.
Terdapat kurang lebih 80 kepala keluarga (KK) sudah bisa
merasakan nonton TV, Menggunakan Kulkas, Menggunakan Piano untuk beribadah,
serta Anak-anak bisa belajar dengan tenaang pada malam hari.
Sebelum adanya PLTMH warga masyarakat hanya bisa menikmati
listrik selama enam jam sehari. Itu pun melalui mesin genset yang memerlukan
biaya besar mencapai Rp 700 ribu dalam sebulan. Walaupu masyarakat yang
menggunakan genset mendapatkan bantuan Rp 200 ribu per bulan biaya tersebut
masih terbilang sangat mahal.
Semenjak adanya pembuatan pembangkit listrik tenaga
mikrohidro (PLTMH) yang melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) permasalahan tersebut dapat terselesaikan.
"Sekarang warga hanya perlu mengeluarkan uang Rp 50
ribu hingga Rp 100 ribu per bulan untuk membayar token listrik," Ungkap
Palemon. (KP/CD)
0 komentar:
Posting Komentar